Strategi Pemerintah untuk Mengamankan Perairan Sumba Timur menjadi perhatian utama dalam menjaga keamanan wilayah maritim Indonesia. Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, perairan Sumba Timur menjadi target empuk bagi para pencari ikan ilegal maupun pelaku kejahatan lainnya.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya Aan Kurnia, pemerintah telah merancang berbagai strategi untuk mengamankan perairan Sumba Timur. “Kami bekerja sama dengan TNI AL dan instansi terkait untuk meningkatkan patroli di wilayah tersebut guna mencegah aktivitas illegal fishing dan kejahatan lainnya,” ujar Laksamana Madya Aan Kurnia.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum maritim. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Trilateral Maritime Patrol Agreement antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan penegakan hukum di perairan Sumba Timur bisa lebih efektif.

Namun, meskipun sudah ada berbagai strategi yang diterapkan, tantangan dalam mengamankan perairan Sumba Timur tetap besar. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait untuk mencapai keberhasilan dalam upaya ini.

“Strategi pemerintah untuk mengamankan perairan Sumba Timur haruslah melibatkan semua pihak yang terkait. Mulai dari penegakan hukum, pengawasan, pendidikan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi lokal,” ujar Prigi Arisandi.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antara semua pihak terkait. Dengan demikian, keamanan perairan Sumba Timur bisa terjaga dengan baik sehingga potensi sumber daya laut yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.