Penegakan hukum dalam kasus perikanan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Namun, seringkali kendala-kendala muncul dalam proses penegakan hukum tersebut. Salah satu kendala utama adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kita masih memiliki banyak PR dalam hal penegakan hukum di sektor perikanan. Sumber daya manusia yang terbatas dan minimnya teknologi yang digunakan dalam pengawasan perairan laut membuat penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.”

Salah satu solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mengatakan bahwa “Kerjasama antar lembaga dan stakeholder terkait sangat penting dalam upaya penegakan hukum di sektor perikanan.”

Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih canggih seperti satelit dan sistem pemantauan melalui radio juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Peneliti Senior World Resources Institute (WRI) Indonesia, Aditya Rakhman, yang menyatakan bahwa “Penggunaan teknologi yang canggih dapat membantu dalam mengatasi kendala penegakan hukum di sektor perikanan.”

Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak serta penggunaan teknologi yang lebih canggih, diharapkan penegakan hukum dalam kasus perikanan dapat menjadi lebih efektif dan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi yang akan datang. Semua pihak harus bersatu dalam upaya ini demi keberlanjutan perikanan di Indonesia.