Salah satu isu yang menjadi perhatian utama di Indonesia belakangan ini adalah tindak pidana laut. Tindak pidana laut menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia perlu ditingkatkan. “Perlindungan sumber daya laut dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Prigi Arisandi.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya hukum untuk menanggulangi tindak pidana laut. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana laut.

Namun, meski sudah ada regulasi yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana laut, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Menurut Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, “Kerjasama lintas sektoral dan lintas negara sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak pidana laut yang semakin kompleks dan meluas.”

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana laut. Masyarakat harus turut serta dalam memberikan informasi dan melaporkan kegiatan illegal di perairan Indonesia kepada pihak berwajib. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana laut akan semakin efektif.

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.