Peran kapal pengawas dalam penegakan hukum di laut Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan. Kapal pengawas merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan patroli dan pengawasan di laut guna mencegah tindakan illegal seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan penyelundupan barang.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kapal pengawas memiliki peran strategis dalam melindungi sumber daya laut Indonesia dan menegakkan hukum di laut.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjaga kedaulatan negara di laut.

Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, juga menekankan pentingnya peran kapal pengawas dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Menurutnya, “Kapal pengawas harus mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan memberantas praktik illegal di perairan Indonesia.”

Namun, meskipun peran kapal pengawas sangat penting, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya jumlah kapal pengawas yang memadai untuk melakukan patroli di wilayah yang luas. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum di laut.

Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas dalam mendukung penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan sinergi yang baik, diharapkan peran kapal pengawas dalam penegakan hukum di laut Indonesia dapat semakin efektif dan efisien untuk melindungi sumber daya laut dan menjaga kedaulatan negara.